Diduga Sebar Narasi Provokatif, Gubernur NTT: PNS dan PPPK itu Harus Kerja yang Benar NGADA - Masyarakat Kabupaten Ngada, khususnya di Bajawa, dihebohkan oleh beredarnya unggahan di media sosial yang mencatut nama Gubernur NTT dan men…
Prioritas 30 Persen Belanja Publik, Pemprov NTT Siapkan Langkah Strategis Dorong Agenda Pemberdayaan PPPK KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam APBD ti…
Pembatasan 30 Persen Belanja Pegawai, Gubernur serta Kepala Daerah Se- NTT Berencana Temui Tiga Menteri di Jakarata KUPANG - Respon Kebijakan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 Persen, Gubernur dan Kepala Daerah se-NTT Berencana Datangi Kemendagri, Kemenpan RB, dan…
Charlie Paulus Sampaikan Raperda Perubahan Bentuk Hukum Bank NTT menjadi Perseroda KUPANG - Dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Selasa (3/3/2026), pemerintah resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan ben…
Untuk Menutup Defisit, Pemkab Rote Ndao Pinjam Rp 30 Miliar ke Bank NTT KUPANG - Pemerintah Kabupaten Rote Ndao resmi menandatangani perjanjian kredit pinjaman daerah senilai Rp 30 miliar dengan Bank NTT dalam seremoni d…
Bank NTT dan Pemerintah SBD Perkuat Digitalisasi Keuangan Lewat SP2D Online SBD -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Umba Barat Daya (SBD) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern dan …
UU HKPD Batasi 30 Persen Porsi Belanja Pegawai Daerah di APBD, Ini kata Alfred HJ Zacharias KUPANG - Di era Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk membatasi belanja pegawai yang dialokasikan oleh pemda pa…
Gubernur Melki Minta Semua Pihak Dukung Produk Lokal KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menghadiri acara pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam rangka pengem…
Gubernur NTT Bentuk 5 Tim Kerja Percepatan Pembangunan Daerah KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan langkah progresif dengan membentuk lima tim kerja khusus guna mempercepat pembangun…
Berlaku Nasional, Belanja Pegawai Daerah Akan Dibatasi Maksimal 30 Persen dari APBD KUPANG - Polemik penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terus memantik respons dari berba…